Desa Badamita

Rabu 07 Agustus 2024, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasih Ibu Desa Badamita kedatangan tim assesor akreditasi PAUD Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Menengah (BAN PDM) Propinsi Jawa Tengah dalam rangka verifikasi akreditasi PAUD tahun 2024.

Hadir 2 anggota tim akreditasi yaitu Lely Diah Eko Priyatin, M.Pd dan Dra. Kun Martini yang disambut Korwilcam Dikpora Kecamatan Rakit Subiarto, Sekretaris Desa Badamita Supri Hadi Prayitno dan jajaran HIMPAUDI Kecamatan Rakit.

Kegiatan diawalai dengan sambutan dari Sekretaris Desa Badamita dalam hal ini mewakili Kepala Desa Badamita, dilanjutkan sambutan Korwilcam Dikpora Kecamatan Rakit.

Selepas acara penyambutan, tim assesor melaksanakan tugas verifikasi meliputi tata administrasi PAUD dan sebagainya.

Akreditasi sekolah sangat penting dilakukan untuk memastikan dan menjamin mutu layanan pendidikan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan. Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa sekolah atau satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).

Ditegaskan dalam Permendikbud No. 38/2023, tepatnya terdapat dalam Pasal 2. Pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan. Kedua, penentuan kelayakan didasarkan pada penilaian mutu layanan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan. Ketiga, penilaian mutu layanan pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) merupakan bagian dari standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Keempat, akreditasi s merupakan penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan. Kelima, penjaminan mutu eksternal merupakan bentuk akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat.